halutpress. com || Sikap politik Ketua Fraksi Kesatuan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Fahmi Musa, yang mendorong percepatan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Petani mendapat dukungan penuh dari Sekertaris Fraksi Fraksi Kesatuan Bangsa, Ns. Mariane Priska Tadjibu, S.Kep.
Dalam momentum Hari Tani Nasional, FKB menilai langkah Ketua Fraksi adalah cerminan keberpihakan nyata kepada petani sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Kami mendukung sepenuhnya sikap Ketua Fraksi, Saudara Fahmi Musa, yang konsisten memperjuangkan Perda Perlindungan Petani. Perda ini adalah kebutuhan mendesak, dan kami bersama-sama dalam barisan untuk memastikan regulasi ini segera menjadi prioritas pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah,” tegas Sekretaris Fraksi Kesatuan Bangsa dalam keterangannya.Kamis (25/09/2025).
Srikandi legislator Dapil II dari PSI ini menekankan bahwa rancangan Perda ini akan memberi dampak strategis bagi masa depan pertanian Halmahera Utara, antara lain:
1. Memberikan akses pembiayaan, sarana produksi, dan teknologi modern bagi petani.
2. Memberantas praktik perdagangan tidak sehat serta pungutan ilegal yang merugikan petani.
3. Melindungi lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi.
4. Menjamin mekanisme perlindungan dan ganti rugi apabila terjadi gagal panen.
5. Menguatkan kelembagaan petani melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.
6. Memastikan harga komoditas pertanian, khususnya kelapa dan hasil unggulan daerah, dapat dibeli dengan harga yang layak, adil, dan menguntungkan petani.
Menurut Istri dari Devid Marthin (tokoh pemuda Halmahera Utara) ini, harga yang baik dan stabil bagi petani adalah bentuk perlindungan paling mendasar. Tanpa kepastian harga, semua kerja keras petani akan sia-sia, sementara perusahaan besar dan tengkulak justru mengambil keuntungan berlebih.
Selain itu, Bendahara Partai PSI Halmahera Utara ini mengingatkan bahwa komitmen pemerintah daerah harus diwujudkan dalam langkah konkret, bukan hanya seremonial. Kehadiran Perda ini diyakini akan menjadi payung hukum penting bagi kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah.
“Sebagai sekretaris sekaligus anggota Fraksi, kami berdiri solid bersama Ketua Fraksi dalam perjuangan ini. Dukungan politik Fraksi Kesatuan Bangsa tidak lain demi kepentingan petani kita yang selama ini bekerja keras namun seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Inilah saatnya negara hadir melalui regulasi yang berpihak, termasuk menjamin harga yang benar-benar berpihak pada petani,” tutup pernyataan politisi yang akrab dipanggil Priska ini (*)
